Warga Jaga Warga

Halte Saras Dewi (Jawa Pos, 06 September 2025)

KEMARAHAN telah tumpah di jalanan, masyarakat membawa aspirasinya dalam kepalan geram yang sulit untuk diredakan. Bukan soal ketidakpuasan saja, tapi kekecewaan bertumpuk-tumpuk dengan frustrasi dan kesal melihat tindakan para pejabat publik. Kita memercayakan suara kita melalui mereka dan kepercayaan politik yang sedemikian mendalam justru dikhianati dengan sikap serampangan dan kata-kata yang mencemooh perasaan masyarakat.

Amukan rakyat memiliki dasar, di masa yang penuh tantangan, kesulitan, serta tidak menentunya kondisi ekonomi, anggota dewan tidak menunjukkan kepekaan dan empati terha dap penderitaan itu. Demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat merupakan tanda kolektivisme yang dipertemukan oleh kekecewaan terhadap kinerja pejabat publik dalam struktur pemerintah. Kematian Affan Kurniawan dikarenakan kekerasan oleh polisi semakin membuat kemarahan warga tidak terbendung. Protes yang dilancarkan tidak saja luapan emosi ledakan amarah, melainkan suatu energi multitude, keragaman masyarakat yang dipertemukan dengan kepedulian dan rasa bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bersama di Indonesia.

Sejarah Kekerasan

Seorang feminis bernama Angela Y. Davis melontarkan kritik terkait dengan peran polisi sebagai instrumen represif yang digunakan oleh negara. Dalam berbagai kejadian, acap kali kekerasan oleh aparatur kepolisian dianggap sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum. Namun, jika menggunakan perspektif Davis, menurutnya institusi kepolisian memiliki sejarah yang terpaut erat dengan pelanggengan kekuasaan yang ada sehingga penggunaan kekerasan tidak saja tindakan individual, tetapi sudah terikat dalam sistem yang diterapkan.

Davis merakit teori sosial politiknya becermin dari pemolisian komunitas kulit hitam yang terjadi di Amerika Serikat. Ia menyimpulkan bahwa kekerasan serta kriminalisasi terhadap orang-orang kulit hitam tidak pernah terlepas dari rasialisme serta sejarah subjugasi perbudakan di masa lalu. Hal yang dapat dipetik dari pandangan kritis Davis adalah kekerasan yang terjadi di jalanan saat mengonfrontasi demonstrasi masyarakat sejatinya tidak pernah lepas dari sejarah kekerasan yang selama ini ditampilkan oleh negara. Kekerasan itu seolah-olah menjadi satu-satunya cara yang harus digunakan.

Dalam kehidupan berdemokrasi, berekspresi atau pun melontarkan kritik ke penyelenggara negara merupakan bagian dari hak warga negara sekaligus wujud checks and balances, bentuk keseimbangan dan pengawasan kekuasaan dalam dinamika politik yang sehat. Oleh karena itu, kekerasan berlebih yang diperagakan oleh negara adalah ancaman terhadap demokrasi yang mengutamakan kondisi masyarakat yang bebas dan terbuka. Warga yang berdemonstrasi dilabeli sebagai perusuh, narasi yang dimunculkan adalah yang melancarkan protes dianggap sebagai pembuat onar. Tubuh para demonstran yang semestinya ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kemudian berbalik dipandang sebagai sasaran kekerasan yang sudah dinormalisasi oleh aturan ketertiban yang ada.

Pola kekerasan yang berlangsung penting untuk dicermati, sanggahan warga yang menolak kesewenang-wenangan perlu dilihat dalam lipatan sejarah semenjak perjuangan era reformasi digulirkan, begitu pula cara aparat bertindak dengan kekerasan terhadap protes tersebut. Mencekamnya kekacauan Mei 1998 adalah tragedi yang diselimuti dengan berbagai ambiguitas, bahkan kekerasan yang pernah terjadi cenderung dienyahkan dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Padahal, dalam memperkuat masyarakat demokratis dan semangat kesetaraan, hendaknya pengalaman perjuangan untuk merengkuh itu perlu diakui dan terus diingat, dipelajari, bahkan dimengerti sebagai peristiwa yang membentuk kesadaran kolektif orang Indonesia. Ini siatif warga jaga warga adalah upaya masyarakat merebut kendali agar upaya pihak-pihak yang memanfaatkan kekisruhan dapat dicegah dan diurai secara jernih.

Etika Publik

Jika rentetan sejarah reformasi dipahami dan diingat oleh para elite politik sebagai bagian dari wujud perlawanan dari rakyat, semestinya mereka yang duduk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat gentar sekaligus menghormati bahwa mahasiswa yang melebur bersama komponen masyarakat seperti buruh, pelajar, hingga gerakan perempuan pernah menduduki gedung tersebut. Di dalam gedung tersebut suara-suara perlawanan itu masih bergema meski puluhan tahun telah berlalu, suara-suara itu menjangkau gerakan masyarakat pada saat ini, melintasi generasi.

Sejatinya, tidak saja terpaku pada soal hak dan kewajiban semata, para feminis menggarisbawahi bahwa kehidupan bersama sebagai bagian dari masyarakat perlu dimaknai sebagai upaya meletakkan empati sebagai cara menghayati relasi. Pejabat publik sudah sewajarnya mengutamakan masyarakat yang diwakilinya, mereka perlu peka dan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

Menilik dari teks Artha sastra, disebutkan bahwa seorang pemimpin sebaiknya selalu menekuni kewajibannya dibandingkan memikirkan hak atau privilesenya. Para pejabat publik perlu menjiwai etika publik, nilai integritas, kesederhanaan, transparansi, dan berorientasi pada pelayanan perlu diresapi menjadi tindakan yang nyata. Dalam konteks etika publik, suatu kedudukan yang diemban oleh individu tidak cukup dianggap sah secara hukum, melainkan apakah seseorang itu menunjukkan tindakan yang sesuai sehingga mereka pantas dalam jabatan itu. Penjiwaan etis tersebut menuntut mereka tidak sekadar patuh dalam formalitas belaka, namun kesungguhan suatu pengabdian untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Seorang pelayan publik sewajarnya dengan empati mengerti bahwa tidak pantas bersenang-senang di tengah penderitaan rakyat. ***

.

Saras Dewi. Dosen filsafat Universitas Indonesia.

.

Jawa Pos menerima esai seni dan budaya dengan panjang naskah 700 kata. Sertakan biodata singkat, foto terbaru, kartu identitas, nomor rekening, dan NPWP. Esai dikirim ke halte@jawapos.co.id Warga Jaga Warga. Warga Jaga Warga. Warga Jaga Warga. Warga Jaga Warga. Warga Jaga Warga. Warga Jaga Warga.